Senin, 03 Agustus 2026 – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Medan Koordinator Sumatera Utara menghadiri Sumatra Economy Dialogue TW-III yang diadakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpWBI) Provinsi Sumatera Utara. Dialog ini bertujuan untuk membahas kondisi perekonomian Sumatera dan rekomendasi kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dialog ini dimulai dengan pemaparan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpWBI) Provinsi Sumatera Utara mengenai tensi geopolitik global yang masih berlanjut serta dampaknya terhadap kondisi perekonomian nasional dan regional. Akibat dari konflik tersebut, berbagai negara menghadapi tantangan ekonomi, terutama negara-negara emerging, seperti Indonesia. Dampaknya, tidak hanya pada lonjakan harga energi, namun terjadi peningkata pada harga logistik, harga komoditas lainnya, serta penguatan nilai Dollar. Meskipun pelemahan nilai tukar memiliki dampak positif bagi daya saing ekspor, hal tersebut juga berdampak bagi impor, di mana bahan baku yang diimpor harus dibayar dengan harga yang lebih mahal. Hal ini akan berdampak pada peningkatan laju inflasi, sementara daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan. Selain itu, implementasi kebijakan ekspor satu pintu memberi dampak positif bagi penerimaan negara, namun yang menjadi tantangan adalah tata kelola kelembagaannya agar implementasi tersebut dapat mecapai tujuannya.
Dialog dilanjutkan dengan pembahasan mengenai prospek investasi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi swasta di Pulau Sumatera didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi tersebut terkonsentrasi pada Sektor Manufaktur, Pariwisata, dan Konstruksi Fisik. Investasi tersebut lebih dominan pada Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Padahal, masih banyak potensi Sumber Daya Alam dan wilayah strategis lainnya di Pulau Sumatera.
Pada akhir pemaparan, disimpulkan terdapat 7 isu utama investasi di Sumatera, yaitu 1) Masalah Perizinan dan Regulasi; 2) Kepastian Status dan Ketersediaan Lahan; 3) Infrastruktur dan Konektivitas Logistik yang Belum Memadai; 4) Pembiayaan dan Kelayakan Proyek; 5) Minimnya Insentif Fiskal; 6) Sektor dan Lokasi Investasi yang Belum Terdiversifikasi; dan 7) Keterbatasan Koordinasi Antarlembaga dan Kapasitas SDM.